PT PLN (Persero) mengumumkan bahwa mereka telah berhasil melistriki 76.900 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan pemerataan listrik, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa PLN merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapat mandat kelistrikan nasional, pihaknya akan terus berupaya mendukung pemerataan listrik sebagai kebutuhan dasar masyarakat.

"Listrik saat ini merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat... Oleh karena itu, bersama Pemerintah, kami akan terus mendorong pemerataan listrik hingga ke daerah 3T sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia," ujar Darmawan.

Darmawan mengatakan bahwa dari 83.637 desa dan kelurahan yang telah berlistrik secara nasional, sebanyak 76.900 di antaranya diterangi oleh listrik PLN melalui program listrik desa (LISDES). Sementara itu, sisanya berasal dari listrik non-PLN di 3.885 desa dan lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) di 2.852 desa, sehingga rasio desa berlistrik (RDB) secara nasional mencapai 99,85% pada tahun 2023.

"Listrik adalah jantung perekonomian Indonesia, dan untuk itu kami berkomitmen untuk terus meningkatkan rasio desa berlistrik dan rasio elektrifikasi," kata Darmawan. "Berbekal transformasi digital yang telah berhasil kami lakukan, di tahun 2024 kami yakin akan lebih signifikan lagi. Dengan cara inilah kita benar-benar dapat mewujudkan sila kelima Pancasila dalam bentuk yang nyata, yaitu menerangi seluruh negeri."

Darmawan mengatakan bahwa menggalakkan program LISDES juga sejalan dengan langkah nasional untuk mencapai Rasio Elektrifikasi 100%. Melalui program Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL), PLN juga bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk pemerataan akses listrik bagi masyarakat.

Program BPBL merupakan program bantuan pemasangan listrik baru untuk rumah tangga kurang mampu, termasuk pemasangan instalasi listrik, biaya sertifikasi laik operasi (SLO), biaya penyambungan baru ke PLN, hingga pengisian token listrik perdana.

"Untuk dapat menyelesaikan amanah ini bukanlah hal yang mudah," ujar Darmawan. "Berbagai kendala jarak, cuaca, topografi yang ekstrim menjadi tantangan yang tidak membuat PLN gentar untuk memberikan akses listrik kepada seluruh masyarakat."

Sepanjang tahun 2023, PLN telah berhasil melaksanakan program ini untuk 131.600 rumah tangga atau melebihi target 125 ribu rumah tangga. Penerima BPBL adalah rumah tangga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial yang berdomisili di daerah 3T, dan/atau berdasarkan validasi dari kepala desa/kelurahan atau pejabat setingkat yang layak menerima BPBL.